Hukum

Selasa, 26 Januari 2021 - 21:54 WIB

1 bulan yang lalu

logo

5 Orang Meninggal akibat Pipa Gas PLTP Sorik Marapi Bocor, Praktisi Hukum Minta Selidiki Secara Mendalam

Albariatul K. Hasibuan, SH., MH/Ist

Albariatul K. Hasibuan, SH., MH/Ist

KOLEGA.ID – Mandailing Natal | Berbagai pihak mendesak agar persoalan kebocoran pipa gas proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) milik PT Sorik Marapi Geothermal Plant (SMGP) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang mengakibatkan 5 orang meninggal dunia harus segera diselesaikan secara hukum. Salahsatu desakan itu datang dari advokat muda, Albariatul K Hasibuan, SH., MH.

“Permasalahan ini harus diselesaikan penuh dan cepat oleh PT SMGP agar tidak menjadi permasalahan yang meluas,” kata Albar Hasibuan, Selasa (26/01/2020).

Dijelaskan Albar, bila insiden itu terbukti karena disebabkan kelalaian, maka dapat dijerat dengan Pasal Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

“Apabila terbukti ada kelalaian yang dilakukan pekerja dapat dijerat dengan Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan soal kelalaian yang bisa menyebabkan kematian orang lain. Dalam hal ini tegas disebutkan, siapa pun yang karena kesalahannya menyebabkan kematian orang lain, maka bisa dihukum penjara paling lama lima tahun,” terang Pengurus Wilayah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumut ini.

Masih dijelaskan Albar, terhadap korban, KUHPerdata juga mengatur pertanggungjawaban perusahaan dalam Pasal1371 KUHPerdata.

“Sementara, untuk para korban KUHPerdata mengatur pertanggungjawaban perusahaan dalam Pasal 1371 KUHPerdata. Menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberi hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Ketentuan terakhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilai kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan terhadap pribadi seseorang,” lanjutnya.

Lebih lanjut Albar menerangkan, bila insiden itu terbukti diakibatkan oleh kelalaian karyawan, perusahaan tidak boleh lepas dari tanggungjawab.

“Permasalahan tanggugjawab ini sudah jelas dinyatakan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 1367 ayat (1) disebutkan : Seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya,” terangnya.

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata:

Majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.

Selain itu, hukum perdata juga mengatur selain majikan seperti disebutkan pasal diatas yaitu guru sekolah atau kepala tukang (mandor) bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Ini adalah konsep dan pengaturan yang diatur dalam KUHPerdata.

Dasar hubungan hukum antara majikan selaku pemberi kerja dengan bawahan atau pekerja biasanya disebut sebagai vicarious liability.

“Sederhananya, pertanggungjawaban ini terjadi karena didasari oleh vicarious liability apabila,
Pertama, terdapat hubungan khusus antara atasan dan bawahan, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan harus berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Kedua, harus terjadi dalam lingkup melaksanakan pekerjaan,” katanya.

Menurutnya, PT SMGP sebagai majikan atas karyawan atau bawahannya tetap bertanggungjawab atas kesalahan dan kelalaian atau suatu perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain.

Dengan demikian, katanya, pertanggungjawaban hukum atas perbuatan melawan hukum yang berakibat dengan adanya ganti rugi terhadap pihak ketiga, maka perusahaan selaku majikan harus “tanggung renteng” kepada kesalahan pekerjanya terhadap pihak ketiga.

“Tidak ada yang menginginkan ini terjadi, namun melihat kondisi hari ini haruslah dilakukan penyidikan dan penyelidikan mendalam agar hal kelalaian demikian tidak terulang kembali dimasa mendatang,” mintanya.

Diketahui, pipa gas proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) milik PT Sorik Marapi Geothermal Plant (SMGP) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Provinsi Sumatera Utara (Sumut), mengalami kebocoran, pada Senin (25/1/2021) kemarin.

Akibat insiden itu, 5 orang meninggal dunia dan 24 orang pingsan akibat keracunan gas.

Hingga saat ini Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Utara melakukan penyelidikan.

“Tim masih bekerja melakukan penyelidikan di lokasi,” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Hadi Wahyudi seperti dikutip dari Antara, Selasa (26/1/2021).

 

Editor: Why

Avatar

Writer

Artikel ini telah dilihat sebanyak: 196 views

Baca Lainnya