Hukum

Selasa, 19 Januari 2021 - 20:54 WIB

2 bulan yang lalu

logo

Cuit ‘Guru Binatang’ Kader Demokrat Dipolisikan Guru Besar USU

KOLEGA.ID – Medan | Prof Yusuf Leonard Henuk telah resmi melaporkan Kepala Biro Perhubungan DPP partai Demokrat Abdullah Rasyid ke Polda Sumatera Utara. Laporkan atas dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial cuitan twiter.

Laporan itu disampaikan oleh tim hukumnya dari Lazzaro Law Firm ke SPKT Polda Sumut dengan nomor STTLP/96/I/2021/SUMUT/SPKT.

“Kita sudah melaporkan salah satu akun twitter dengan nama akun @abdullah_rasyi ke Polda Sumut pada Sabtu 16 Januari 2021, dengan pasal pencemaran nama baik,” kata kuasa hukum Prof Yusuf Leonard Henuk, Rinto Maha, Senin (18/1/2021) malam.

Pemilik akun twitter dengan nama Abdullah Rasyid itu dilaporkan dengan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang pencemaran nama baik jo Pasal 310 KUHP jo Pasal 311 KUHP.

Dikatakan Rinto, ucapan ‘Guru Binatang’ yang ditujukan kepada Yusuf Henuk sangat kasar dan tidak pantas.

Dia juga menyesalkan dalam cuitannya, Abdullah Rasyid menyampaikan narasi yang menyerang Prof Yusuf Leonard Henuk. Menurutnya yang Yusuf Henuk merupakan dosen di USU dan bukan guru.

“Saya mau bertanya kepada Abdullah Rasyid terkait cuitannya itu, dimana sekolah binatang itu? Kalau guru binatang berarti kan ada binatang yang sekolah. Sebab, informasi yang hingga hari ini kami dapat, klien kami ini dosen di USU, bukan guru. Harus diperjelas apa maksud dia,” ujarnya.

Rinto mengatakan, pihaknya akan melaporkan sejumlah akun yang terindikasi melakukan pencemaran nama baik ke Bareskrim Polri dalam waktu dekat.

Dia menjelaskan, beberapa akun tersebut menyerang pribadi Prof Yusuf Leonard Henuk setelah mengkritik pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di twitter.

“Jadi semua akun yang menyerang klien kami ini tidak memahami dan membedakan yang disampaikan klien kami sebagai kritik dan masih dalam koridor kebebasan berekspresi,” bebernya.

Rinto menyayangkan kritik yang merupakan kapasitas Yusuf L Henuk sebagai profesor, dibalas dengan laporan UU ITE.

“Yang dikritik itu kan SBY dan AHY, kemudian yang melaporkan adalah kader demokrat di Medan. Itu urusan pribadi klien kami dengan keduanya tidak ada urusan dengan partai,” ucapnya.

Semestinya, lanjutnya, diskursus tersebut harus dibalas dengan diskursus pula bukan instrumen hukum.

Kata Rinto, jika SBY dan AHY merasa keberatan dengan kritikan tersebut, tentu harus dijawab dengan mengedepankan pendekatan diskursus sesuai apa yang disampaikan oleh kliennya.

“Apa salahnya menjawab jika merasa keberatan. AHY atau SBY kalau merasa keberatan atas diskursus tersebut ya dibalas dengan diskursus pula, bukan laporan UU ITE,” ungkapnya.

Selain laporan polisi, kuasa hukum juga menyertakan bukti cuitan Abdullah Rasyid dalam akun @abdullah_rasy yang diunggah pada 11 Januari 2021 dengan mengatakan “Apalagi ternyata dia (Yusuf Leonard Henuk) ini guru binatang (animal science) tidak punya kompetensi bicara kebijakan pembangunan. Berhentilah komen yang tidak cerdas,” tukas Abdullah Rasyid dengan tagar #MaluAlumniUSU,” dalam cuitan tersebut.pp

Editor: ARI

Avatar

Writer

Artikel ini telah dilihat sebanyak: 27 views

Baca Lainnya