Opini

Selasa, 17 November 2020 - 13:43 WIB

1 minggu yang lalu

logo

Indonesia dan Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 Berbasis Sains dan Keterbukaan Informasi

Ikhwanul Maarif Harahap/Foto: Istimewa

Ikhwanul Maarif Harahap/Foto: Istimewa

KOLEGA.ID – Opini | Sejak ditemukannya kasus pertama pasien positif Covid-19 di Indonesia, hingga kasusnya sampai dengan hari ini yang menyentuh angka ratusan ribu kasus, problematika penanganan yang ada di Indonesia masih terkendala dengan urusan keterbukaan informasi dan juga riset. Jika kita meruntut dari awal bagaiamana kasus ini ditemukan di Guangzhao, Tiongkok, pemerintah Indonesia yang dalam hal ini pemerintah pusat tidak merespon dengan serius dan sigap. Bahkan terkesan menggampangkan dan lalai, jika kita membandingkannya dengan respon yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta pada awal itu.

Jika kita coba mengingat dari awal bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat pada saat itu, terutama melalui jajaran Kabinet Presiden Jokowi yang merespon dengan gampang kasus ini. Seperti yang kita ketahui melalui Menteri Kesahatan pernyataan-pernyataan keluar dengan mengkesampingkan aspek riset yang mendalam dan terperinci, padahal kita ketaui bahwa Menteri Kesehatan kita adalah seorang dokter. Selain itu, dengan pertambahan kasus pasien yang terjangkit covid-19 masalah riset dan juga keterbukaan informasi juga tak mampu diselesaikan, mari kita urai kedua hal yang paling mendasar dalam penangan pandemi ini.

Dalam situasi krisis, pemerintah harus bisa menemukan jawaban dengan cepat. Dalam dunia yang ideal, harapannya sains dapat membantu policy making menemukan formulasi kebijakan dalam upaya mengurai permasalahan dan opsi solusi lainnya. Namun dalam kondisi yang kekiniaan, tingkat ketidakpastian (uncertainty)dari pandemi covid-19 dan sifat dari profisional dari penelitian ilmiah tidak memberikan kepastian agenda politik pembuat kebijakan.

Sebagai suatu krisis, Pandemi covid 19 yang punya derajat ketidakpastian (uncertainity)yang tinggi. Mencoba meminjam analogi Blyth (2002), uncertainitydi era pandemi sekarang bisa dikatakan meletakkan pembuat kebijakan pada posisi dilematis, di mana mereka tampak tidak yakin dengan kepentingan materialnya: apakah mencari kredit politik dari menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa dengan mengorbankan ekonomi, ataukah berupaya mengambil jalan tengah antara mengatasi penyebaran infeksi sekaligus mengamankan ekonomi. Uncertainty, bagi Blyth (2002), berbeda dengan resiko (risk). Risk punya probabilitas yang bisa dihitung, yang dari sana suatu alternatif solusi bisa diperiksa dan diuji keberhasilannya.Dengan level uncertainty yang demikian, para pembuat kebijakan sukar diyakinkan bahwa suatu rekomendasi kebijakan termasuk yang dihasilkan riset ilmiah tidak saja mampu melayani kepentingannya, melainkan membantu mereka untuk mengenali dan meneguhkan pilihan interest-nya di antara deretan dilema.

Ketidakmampaun ataupun political willdari pemerintah Indonesia yang terkesan lalai menunjukkan bahwa hari ini pemerintah melalui jajaran para meteri kabinet yang ada mengenyampingkan aspek riset yang kuat, jika kita bisa berandai-andai pada masa awal yang dilakukan oleh pemerintah pusat kita adalah dengan melakukan riset yang mendalam melalui jajaran peneliti dan ilmuwan yang dimiliki oleh Indonesia terutama pada aspek virus dan juga penyakit paling tidak langkah antisipasi awal dapat dilakukan dengan dasar yang kuat melalui riset yang mendalam.
Belajar Dari Jerman Dalam Penangan Krisis Covid-19.

Kita coba bandingkan kebijakan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman pada awal-awal kasus ini ditemukan di negara masing-masing. Apa yang dilakukan pemerintah Jerman pada saat itu, melalui Konselirnya, Angela Merkel memerintahkan untuk para ilmuwan melakukan riset dan juga penelitian terkait virus yang sedang melanda dunia. Merkel dengan tegas pada saat itu bahwa mereka harus mampu menemukan formulasi penganangan yang tepat, mengingat virus ini merukapan hasil asiminasi dari lab, maka Merkel sangat berkeyakinan pada saat itu bahwa formulasi scientis lah yang harus dilakukan dalam penanganan awalnya.

Selama berminggu-minggu, pemimpin Jerman tersebut telah menerapkan karakter rasionalnya untuk membimbing negara melalui pertempuran melawan COVID-19. Pandemi terbukti menjadi tantangan mudah bagi politisi dengan gaya kepemimpinan yang analitis, tidak emosional, dan berhati-hati.

Dalam usahanya untuk menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi selama wabah ini, Merkel memiliki beberapa keuntungan: sistem yang terkoordinasi dengan baik di seluruh Jerman; kepercayaan publik; dan kepemimpinan yang stabil. Dengan 30 tahun pengalaman politik, dan menghadapi tantangan besar yang membutuhkan pemikiran yang tenang dan masuk akal, Merkel menunjukkan model kinerja kredibilitas pemimpin negara sekaligus ilmuwan. Itu tampaknya membuahkan hasil, baik secara politis maupun ilmiah.Pemikiran ilmiah dan konsultasi rutinnya dengan para pakar tetap menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan politik Merkel sehari-hari.

Apa yang dilakukan Jerman Pada tanggal 18 Maret dengan menutup sekolah dan membatasi pergerakan ekonomi nasional. Merkel memberikan pidato yang memperkuat posisinya sebagai kepala negara. Merkel mengakui bahwa gagasan tentang normalitas, kehidupan sosial, dan kebersamaan tengah diuji. Merkel menekankan pentingnya demokrasi dan membuat keputusan politik yang transparan. Dia juga bersikeras memberikan setiap informasi yang diberikan kepada publik tentang pandemi didasarkan pada penelitian yang mendalam dan komprehensif.

Jika kita membandingkan apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman sangatlah jauh berbanding terbalik. Pemerintah Indonesia terkesan abai dalam hal keterbukaan informasi mengenai pandemi covid dan juga tidak memiliki posisi yang jelas antara ingin menyelamatkan ekonomi atau stabilitas sosial dan kesehatan. Perbedaan data dan informasi yang tak beragam antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menunjukkan bagaiaman lemahnya negara dalam melindungi warga negaranya.

Selain itu sistem demokrasi yang dibangun Indonesia maupun Jerman mempengaruhi bagaimana pada akhirnya kekuatan dalam setiap pengambilan kebijakan yang dilakukan. Kebijakan yang diambil menjadi sangat berbeda ketika kepercayaan publik terhadap pemerintahnya untuk menjalankan setiap kebijakan yang diambil dipengaruhi oleh sistem demokrasi yang mapan dan matang.

Pada akhirnya pemerintah Indnonesia harus bisa banyak belajar bagaimana pemerintah Jerman melakukan implementasi kebijakan yang berbasi sains dan juga keterbukaan informasi dalam hal penanganan krisis yang tengah terjadi. Sistem politik dan sistem demokrasi yang sedang Indonesia jalankan seharunya dapat mendorong terciptanya cita-cita tersebut. Meletakkan kepentingan rakyat diatas kepentingan kelompok individu tertentu. Virus ini masih akan bertahan di seluruh dunia baik itu Indonesia maupun Jerman. Namun, pendekatan yang dilakukan oleh Merkel, yang menjunjung tinggi keteguhan, ketenangan, dan kejujuran, terbukti membuahkan hasil. Suatu hari nanti mungkin apa yang dilakukan Jerman dapat dilakukan oleh Indonesia.

 

Ikhwanul Maarif Harahap
Penulis merupakan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia.
Politik Kebijakan Dan Sains

Daftar Referensi:
Mark Blyth.(2002)Great Transformations: Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century. Cambridge University Press
http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1409-pandemi-sains-dan-politik-kebijakan

Rahasia Keberhasilan COVID-19 Jerman di Tangan Angela Merkel

 

Editor: Why

Avatar

Writer

Artikel ini telah dilihat sebanyak: 62 views

Baca Lainnya
  • 17 November 2020 - 14:08 WIB

    LONTE