Nasional

Minggu, 13 September 2020 - 07:22 WIB

7 bulan yang lalu

logo

Jokowi Meminta Utamakan Aspek Kesehatan, Kebijakan Anies Diserang Menko Perekonomian

KOLEGA.ID – Jakarta | Presiden Joko Widodo meminta kepada pembantunya di kabinet Indonesia Maju untuk mengutamakan aspek kesehatan dibanding ekonomi saat membuka sidang kabinet paripurna untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9/2020) Terkait hal itu Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengumumkan pemerintah provinsi akan mencabut PSBB transisi dan memberlakukan PSBB total mulai 14 September 2020. Keputusan Anies tersebut memicu reaksi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

“Dengan melihat keadaan darurat ini di Jakarta, tidak ada pilihan lain selain keputusan untuk tarik rem darurat. Artinya kita terpaksa berlakukan PSBB seperti awal pandemi. Inilah rem darurat yang harus kita tarik,” kata Anies dalam keterangan pers yang disampaikan di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/9/2020) malam.

Saat memberi penjelasan, Anies mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa dalam penanganan Covid-19 diutamakan kesehatan, agar ekonomi bisa berjalan. Maka, kata Anies, tidak ada pilihan lain bagi Jakarta untuk menarik rem darurat.

“Presiden tegas, tidak restart ekonomi jika Covid-19 tak tertangani, artinya kita terpaksa PSBB seperti awal pandemi bukan PSBB transisi tapi PSBB awal,” kata Anies.

Keputusan Anies tersebut memicu reaksi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan keputusan Anies mencabut PSBB transisi untuk memberlakukan kembali PSBB total telah membuat Indeks Harga Saham Gabungan di perdagangan di Bursa Efek Indonesia merosot tajam.

Airlangga menyindir perkara ‘gas dan rem PSBB’ yang dilakukan Anies. Menurutnya, pengambilan kebijakan jangan sampai mengganggu kepercayaan masyarakat.

“Kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga public confidence. Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market,” kata Airlangga.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberiak respons terkait pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Sebagaimana juga arahan Pak Presiden bahwa kita mengutamakan keselamatan dari warga. Itu yang menjadi prioritas pemerintah pusat dan Pemprov DKI sangat mendukung,” ucap Ahmad Riza Patria, Kamis (10/9/2020).

Koordinasi dengan pemerintah pusat terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total yang bakal dimulai 14 September mendatang pun terus dilakukan Pemprov DKI.

Nantinya, hasil koordinasi itu bakal disampaikan Anies Baswedan menjelang pemberlakukan PSBB total.

“Pak Gubernur sendiri nanti yang akan menyampaikan apa hasil dari pertemuan dengan pemerintah pusat, khususnya beberapa menteri,” ujarnya.

Editor: ARI

Avatar

Writer

Artikel ini telah dilihat sebanyak: 95 views

Baca Lainnya