Regional

Jumat, 9 Oktober 2020 - 20:44 WIB

2 bulan yang lalu

logo

Mahasiswa Menggelar Aksi Unjuk Rasa di Kantor DPRD Kabupaten Asahan

KOLEGA.ID – Kisaran | Ratusan mahasiswa mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Asahan, Jumat (9/10/2020). Aksi tersebut tentang penolakan mahasiswa terkait perumusan Omnibus Law rancangan Undang-undang Cipta Kerja. Aksi dipimpin Zahir Gufron Siregar dan Andri Hermawan Purba selaku koordinator aksi.

Dalam orasinya menyebutkan, bahwa rancangan UU Cipta Kerja yang menghapus, menambah dan mengubah puluhan pasal telah memicu pro dan kontra dalam pengusulannya. Mereka menilai, bahwa perumusan Omnibus Law tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

“Tidak adanya jaminan sosial bagi tenaga kerja yang mengalami PHK akibat sakit. Cacat karena kecelakaan kerja sampai batas waktu yang ditentukan selama 12 bulan penuh dan kami nilai mengabaikan asas kemanusiaan. Dan penghapusan pergantian hak cuti yang belum diambil,” seru mereka.

Maka dari itu, mereka meminta agar Presiden membuat Perpu yang memuat materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya, meminta DPRD Asahan agar melakukan Yudicial Review terhadap Omnibus Law yang dimaksud bermasalah, meminta MK untuk menerima permohonan Yudicial Review yang akan dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan hadirnya Omnibus Law tersebut dan meminta DPRD Asahan untuk menandatangani kesepakatan menerima aspirasi serta menindaklanjuti.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Asahan Baharuddin Harahap mengatakan, bahwa
DPRD Asahan satu ide dengan para mahasiswa menolak rancangan Cipta Kerja. Dikatakannya juga, bahwa pihak DPRD telah membuat satu surat menyatakan keberatan dan akan dilayangkan ke Jakarta.

“Kami sepakat agar Undang-undang Cipta Kerja ditinjau kembali. Kami di sini, di DPRD Asahan bukan sebagai kotak-kotak fraksi, tetapi apa yang menjadi kehendak kami adalah representatif rakyat. Kami akan mengikuti apa kemauan dari masyarakat, mahasiswa dan buruh. Kami buat surat resmi, meminta yang terhormat bapak presiden, agar menerbitkan Perppu terhadap Udang-undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI. Mudah-mudahan bapak presiden mengabulkan permohonan kita semua,” ucap politisi Partai Gerindra itu.

Dikutip dari hariansib

Editor: ARI

Avatar

Writer

Artikel ini telah dilihat sebanyak: 18 views

Baca Lainnya